peraturan desa jambewangi kecamatan sempu kabupaten banyuwangi nomor 4 tahun 2016

peraturan desa jambewangi kecamatan sempu kabupaten banyuwangi nomor 4 tahun 2016

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

2. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan sebutan lain,

selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat

setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

3. Desa adalah Desa Jambewangi Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi.

4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Jambewangi Kecamatan Sempu Kabupaten

Banyuwangi.

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat

istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan desa.

7. Badan Permusyawaran Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga

yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan

Pemerintahan Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemrintah Desa.

8. Pendapatan desa adalah hak Pemerintah Desa, yang diakui sebagai

penambah nilai kekayaan bersih.

9. Kepala Desa Jambewangi adalah Pemimpin Penyelenggara Pemerintahan di

Desa Jambewangi Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi.

10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Sebagai

Lembaga Legalisasi dan Pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa,

Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Desa dan Peraturan Kepala Desa

Jambewangi.

11. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa

dan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD )

12. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur

dan merupakan pelaksanaan dari peraturan desa dan kebijaksanaan Kepala

Desa yang menyangkut Pemerintah,Pembangunan dan Kemasyarakatan.

13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat

RPJM-Desa adalah Dokumen Perencanaan untuk Priode 6 ( Enam ) tahunan

yang memuat arah kebijakan Pembangunan Desa, arah Kebijakan Keuangan

Desa, Kebijakan Umum, Program Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ),

lintas SKPD, dan Program Proritas kewilayahan disertai dengan rencana

kerja.

14. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah

Dokumen Perencanaan untuk priode 1 ( satu ) tahun yang merupakan

penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rencana kerangka Ekonomi Desa,

dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan,

program prioritas Pembanguna Desa, rencana kerja dan pendanaan serta

perakiraan majau, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa

maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipatip masyarakat dengan

mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah ( RKP )

15. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMDesa

adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan

kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan

masyarakat.

16. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut KPM – Desa

adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki pengetahuan, kemampuan

dan kemauan untuk menggerakan masyarakat berpartisipasi dalam

pembrdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif

17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat

MUSREMBANG Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan

secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa ( pihak

berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan

terkena dampak hasil musyawarah ).

18. Kondisi Objektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada

di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun

sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain,

keadilan gender, pelindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga,

keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian

lingkungan hidup, pendayagunaan tekhnologi tepat guna dan sumber daya

lokal, pengarus utamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa

adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan

disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan

Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

20. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan

untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan

Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat.

21. Alokasi Dana Desa,selanjutnya disingkat ADD, adalah Dana Perimbangan

yang diterima Kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

22. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter Desa yang

meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya

manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan

kemajuan dan permasalahan yang di hadapi di desa.

23. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal Desa yang diinginkan.

24. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga

Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP-Desa

Pasal 2

Rencana Kerja Pembangunan Desa Jambewangi Tahun 2017 disusun dengan

sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Visi dan Misi

1.3. Landasan Hukum

1.4. Tujuan

BAB II : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

2.1. Pendapatan Desa

2.2. Belanja Desa

2.3. Pembiayaan

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

3.1. Evaluasi Pembangunan Tahun Sebelumnya

3.2. Berdasarkan RPJMDes

3.3. Berdasarkan Prioritas Kebijakan Supra Desa

3.4. Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

BAB IV : KAIDAH PELAKSANAAN

4.1. Prioritas Progam Pembangunan Skala Desa

4.2. Prioritas Progam Pembangunan Skala Kecamatan/Kabupaten

4.3. Pagu Anggaran Indikatif

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN :

1. 1. Lampiran Metrik Progam Kegiatan 2017

2. Metrik Progam Kegiatan (rekapitulasi RKP, DU – RKP Desa)

2. Lampiran Entri Data Musrenbagcam

3. Recnana Anggaran Tahunan (APBDes)

4. Berita Acara Proses Penyusunan Progam dan Kegiatan (RKP-Desa)

5. 1. Berita Acara Musyawarah (lokakarya, musrenbang Desa)

2. Notulensi dan Daftar Hadir Musyawarah (Lokakarya, Musrenbang

Desa)

6. SK Tim Perumus RKP Desa

7. Peta Desa

8. Peta Sosialisi

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2017 merupakan landasan dan pedoman

bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam

pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2017.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan

secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan

pembangunan dengan menyusun Rencana Anggaran Belanja(RAB), Rencana

Kerja Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggung

jawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP-DESA

Pasal 5

1.    Rencana RKP-Desa dapat diajukan oleh Pemerintahan Desa

2.    2. Dalam menyusun RKP-Desa, Pemerintahan Desa harus memperhatikan

3.    dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang

4.    diwadahi oleh LPMD/LKMD.

5.    3. RKP-Desa yang berasal dari Pemerintahan Desa disampaikan oleh Kepala

6.    Desa Kepada pemangku kepentingan yaitu: LPMD/LKM, Lembaga

7.    Kemasyarakatan, PKK, KPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan

8.    sebagainya.

9.    4. Setelah menerima rancangan RKP-Desa, Pemerintahan Desa melaksanakan

10. Musrenbang Desa untuk mendengarkan penjelasan Kepala Desa tentang

11. perencanaan pembangunan Desa.

12. 5. Jika RKP-Desa berasal dari Pemerintahan Desa, maka Pemerintahan Desa

13. mengundang LPMD/LKMD, lembaga-lembaga kemasyarakatan, tokoh agama,

14. tokoh masyarakat, dan Lin-lain untuk melakukan Musrenbang Desa.

15. 6. Setelah dilakukan Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)

16. dan (5), maka Pemerintahan Desa menyelenggarakan rapat paripurna yang

17. dihadiri oleh BPD dan Pemerintahan Desa serta LPMD/LKMD dan Lembaga

18. Kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BPD atas rancangan

19. RKP-Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa.

20. 7. Setelah mendapat persetujuan Pemerintahan Desa sebagaimana yang

21. dimaksud dalam ayat (6), maka Kepala Desa menetapkan RKP-Desa, serta

22. memerintahkan Sekertaris Desa atau Kepala Urusan yang ditunjuk untuk

23. mengundangkan dalam lembaran Desa.

24. BAB IV

25. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKP-DESA

26. Pasal 6

27. 1. Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai nilai demokrasi,para

28. anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPMD atau

29. sebutan lain dalam fórum musrembang Desa.

30. 2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam fórum musrembang Desa dalam

31. perencanaan Pembangunan Desa berdasarkan musyawarah dan mupakat.

32. BAB V

33. PENUTUP

34. Pasal 7

35. RKP Desa dapat di ubah dalam :

36. 1. Terjadi peristiwa khusus,seperti Bencana Alam,crisis Politik,krisis Ekonomi

37. dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;atau.

38. 2. Terdapat perubahan mendasar atas Kebijakan Pemerintah,Pemerintah Daerah

39. Provinsi,dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

40. Pasal 8

41. Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibahas dan

42. disepakati dalam musrembang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan

43. Peraturan Desa.

44. Pasal 9

45. Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APBDES Tahun Anggaran

46. 2017.

47. Pasal 10

48. (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Desa ini,sepanjang mengenai

49.  teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh keputusan Kepala Desa

(2) Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan

Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Jambewangi

Pada tanggal 07 Nopember 2016

KEPALA DESA JAMBEWANGI

ttd

1.      SUPRAYITNO

download di sini